”Kingdom of Morocco”
Maroko adalah sebuah negara yang terletak di barat laut Benua Afrika yang berbatasan langsung dengan Spanyol. Negara ini juga dikenal sebagai salah satu negara Maghribi selain Aljazair dan Tunisia. Kata al-Maġrib ini dalam Bahasa Arab berarti barat.
Sejak kemerdekaan diperoleh oleh Maroko tahun 1956, konflik perbatasan masih mewarnai perjalanan kemerdekaan Maroko sampai saat ini. Wilayah yang menjadi konflik yaitu West Sahara dimana Maroko mengklaim wilayah tersebut. Namun pada tahun 1990an muncul pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Polesario yang bermarkas di Aljazair untuk memerdekakan wilayah tesebut. Selain itu, Pemerintah Maroko juga tidak mengakui klaim Spanyol atas Ceuta dan Melilla sehingga tetap menganggap bahwa kedua wilayah tersebut masuk kedalam wilayah Kerajaan Maroko.
Letak Geografis
Negara Maroko terletak di bagian utara Benua Afrika. Luas daratannya sekitar 446.300 km2 dan daerah pesisirnya seluas 250 km2. Pada tahun 2005, sebesar 19 persen daratan di negara ini merupakan wilayah yang baik untuk ditanami, 2 persen untuk kebun jagung permanen dan lainnya sebesar 79 persen. Panjang garis pantai dari Samudra Atlantik sampai Laut Mediterania sekitar 1.835 km[1].
Negara ini berbatasan dengan Spanyol (Ceuta dan Melilia) namun wilayah ini masih merupakan wilayah konflik, Laut Mediterania dan Selat Gibraltar di sebelah utara. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Aljazair. Di sebelah barat, Maroko berbatasan dengan Samudra Atlantik. Negara ini juga berbatasan dengan “West Sahara” di sebelah barat daya yang juga merupakan wilayah konflik. Topografi Maroko terdiri dari empat rangkaian pegunungan yaitu barisan pegunungan Rif di bagian utara sampai daerah Mediterania; barisan pegunungan Atlas di bagian tengah dan selatan dimana pegunungan ini terbagi menjadi tiga yaitu Middle Atlas, High Atlas dan Anti-Atlas. Keempat barisan pegunungan tersebut yang membagi Maroko menjadi tiga wilayah yaitu daerah dataran tinggi dan lembah yang subur di bagian pegunungan; dataran rendah di Pesisir Atlantik; dan daerah semi-gersang dan daerah gersang di bagian timur dan selatan Maroko yang mendekati Gurun Sahara. Maroko juga dilewati dua sungai penting di Afrika Utara yaitu Sungai Mouloya yang bermuara di Laut Mediterania dan Sungai Sebou yang bermuara di Samudra Atlantik.
Iklim di Maroko tidak dapat dilepaskan dari pengaruh topografinya. Angin yang bertiup dari Samudra Atlantik dan angin yang bertiup dari gurun sahara menyebabkan wilayah Maroko terbagi menjadi dua zona iklim. Wilayah timur dan barat Maroko beriklim Mediterania (Subtropis) dimana pada musim dingin tidak terlalu dingin namun pda saat musim panas akan terasa panas. Di wilayah selatan sebelum Gurun Sahara beriklim semi-kering. Wilayah Maroko mengandung sumber daya alam yang cukup besar. Maroko memiliki 2/3 cadangan fosfat dunia yang digunakan untuk memproduksi pupuk. Selain itu, Maroko juga merupakan penghasil tembaga, bijih besi, timah, mangan, garam, perak dan Zinc[2].
Latar Belakang Sejarah dan Budaya Politik
Sejarah Maroko tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Suku Berber yang dipercaya telah ada sejak tahun 2000 SM[3]. Suku Berber di Afrika Utara termasuk Maroko dipercaya berasal dari Euro-Asiatic. Disebut demikian karena Suku Berber ini bukan merupakan orang Arab asli namun mereka menerapkan budaya Arab seperti penggunaan Bahasa Arab dengan dialek yang berbeda dengan Bangsa Arab yang asli. Suku Berber tersebut terbagi menjadi tiga suku yaitu Sanhaja, Masmoda, dan Zenata.[4]
Perjalanan sejarah Kerajaan Maroko secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa waktu yaitu zaman Neolitikum; invasi pedagang Funisia (Phoenician) dan Tunisia(Chartagian), Kekasiaran Roma; Pengaruh Islam; Penjajahan Prancis dan Spanyol; Pasca Kemeerdekaan.
Zaman Neolitikum : Para ahli arkeolog percaya bahwa sejarah Maroko telah dimulai sejak Zaman Neolitikum di Mediterania. Pada tahun 8000 SM, wilayah di selatan pegunungan yang saat ini merupakan wilayah gurun sahara merupakan wilayah yang berupa padang savana yang sangat luas. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat pemburu sampai terjadi perubahan iklim pada tahun 4000 SM[5].
Invasi Pedagang Funisia (Phoenician), Bangsa Tunisia (Chartagian), dan Kekaisaran Roma: Sekitar abad ke 12 Sebelum Masehi (SM), para pedagang Funisia (Phoenician traders) -yang berasal dari wilayah yang sekarang dikenal dengan Kaanan- dipercaya telah melakukan perdagangan di Maroko. Mereka melakukan perdagangan dengan Suku-Suku Berber dimana komoditi utamanya yaitu garam dan biji besi. Para pedagang membangun gudang-gudang garam dan bijih besi di sepanjang pesisir pantai dan sungai di Maroko. Para pedagang Funisia ini memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Chartage (Tunisia). Ketika Tunisia menjadi negara merdeka maka orang Tunisia atau Chartaginian yang melakukan perdagangan dengan suku Berber di Maroko. Mereka mengembangkan industri pengasinan ikan, perkebunan gandum dan juga memperkenalkan anggur pada suku Berber.[6] Pada abad kedua sebelum masehi, suku Berber membangun suatu kerajaan (Berber Kingdom) dibawah pengaruh Chartage dan Roma. Namun, setelah Chartage runtuh Kerajaan Berber di Aneksasi oleh Kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma melakukan aliansi dengan Kerajaan Berber untuk dapat mengontrol wilayahnya tersebut.[7]Pengaruh Islam : Pada masa ini, Maroko dikuasai oleh beberapa dinasti Islam yaitu Dinasti Idrissides (Bani Ummayah), Dinasti Almoravides (Suku Berber Sanhaja), Dinasti Almohades (Suku Berber Masmoda), Dinasti Marinides, Dinasti Saadians, Dinasti Alaouites[8].
Pada abad ke 7 Masehi, Dinasti Ummayah (Bangsa Arab) berhasil menguasai wilayah Afrika Utara termasuk Maroko. Hal ini seiring dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Invasi pertama dipimpin oleh Oqba Ben Nafi (670 M), selanjutnya penguasaan tersebut dilanjutkan oleh Musa lbn Nouasser pada tahun 703 M. Kemudian, Idris bin Abdullah menjadi Raja di Maroko yang diakui oleh suku-suku Berber sejak tahun 788 M. Sejak kematian Idriss II pada tahun 828 M, penguasaan Bangsa Arab semakin melemah dan memberikan kesempatan bagi Suku Sanhaja untuk menguasai wilayah tersebut dan mendirikan Dinasti Almoravides. Suku Sanhaja merupakan suku pengembara yang juga berhasil menguasai wilayah gurun dan sebagian besar wilayah di bagian selatan pada abad ke 11[9] demi kepentingan penyebaran Agama Islam. Dinasti ini merupakan penemu kota Marrakesh (tahun 1062) dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan. Dinasti Almohades yang merupakan Suku Berber Marmoda yang menempati pegunungan High Atlas merupakan dinasti selanjutnya yang menguasai wilayah Maroko. Pada akhir abad ke 12 M dianggap sebagai puncak kejayaan sejarah Maroko dengan adanya perkembangan pesat pada bidang spiritual, intelektual, ekonomi dan arsitektur dibawah kekuasaan Dinasti Almohades. Dinasti Merinides merupakan Suku Berber Zenata yang hidup mengembara. Mereka berasal dari wilayah diantara Taza dan Aljazair. Dinasti ini memiliki kekuasaan yang lemah sehingga berhasil di invasi oleh Portugis. Portugis berhasil menguasai wilayah Asilah, Tangier, Essaouira (Mogador) Mazagan (El Jadida) Zemmour, Safi, Agadir dan Ceuta. Dinasti Saadians dipercaya merupakan keturunan Nabi Muhamad SAW yang datang ke Maroko sejak tahun 1200 SM dan menempati wilayah Draa di selatan Maroko[10]. Dynasti Alaoutes juga dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhamad SAW yang bermukim di wilayah Tafilalet di bagian selatan. Dinasti ini mendapatkan dukungan dari masyarakat Fez untuk memerintah wilayah Maroko. Pada masa pemerintahan dinasti ini, Maroko melakukan pertukaran perwakilan dengan sejumlah negara, perdagangan dengan orang Inggris, Prancis dan Yahudi. Pengaruh Eropa sangat tinggi terutama dalam mereformasi urusan administrasi seperti gaji tetap, pelayanan publik dan pajak.
Penjajahan Prancis dan Spanyol : Pengaruh Eropa yang kuat pada masa Dinasti Alaoutes mendorong terjadinya invasi Prancis dan Spanyol ke Maroko. Dalam Konferensi Algeciras (tahun 1906) memutuskan bahwa Tangier menjadi pelabuhan bebas dan seluruh wilayah Maroko berada di bawah perlindungan Prancis. Treaty of FEZ semakin mempertegas kekuasaan Prancis di Maroko setelah Sultan Moulay Hafid menyerahkan kekuasaannya pada tahun 1912. Namun, suku-suku di selatan Maroko melakukan pemberontakan. Setelah Perang Dunia II berakhir, muncul partai independen “Istiqlal” yang mengirimkan memorandum kepada Sultan dan pihak Prancis untuk meminta kemerdekaan dan konstitusi demokrasi namun hasilnya sebagian besar anggota partai ini dipenjara. Pada bulan Agustus 1953, keluarga kerajaan di deportasi ke Corsica dan Madagaskar untuk memperlancar penguasaan Prancis atas Maroko. Namun, hal ini mendapatkan perlawanan yang sengit dari masyarakat Maroko yang menginginkan Raja kembali. Pada bulan desember 1955, Sultan Maroko dibawa ke Prancis untuk menandatangani perjanjian untuk mengubah bentuk negara dari Monarki Konstitusional menjadi negara demokratis. Pada tanggal 02 Maret 1956, Prancis menandatangi perjanjian tersebut sekaligus menjadi tanda kemerdekaan sepenuhnya bagi Maroko[11]. Demikian juga Spanyol menghapus protectorate dan mengakui kemerdekaan Maroko pada bulan April tahun 1956. Hal ini sekaligus menjadikan Maroko dapat menguasai kembali wilayah Tangier[12].
Pasca Kemerdekaan: Perjalanan sejarah Maroko pasca kemerdekaan diwarnai dengan pembangunan struktur pemerintahan Monarki Konstitusional dimana Sultan Muhamad V (Dinasti Alaoutes) sebagai pemimpin tertinggi. Di bawah pimpinan Sultan Muhamad V, gerakan nasional seperti Istiqal tidak diberikan kesempatan untuk melakukan konsolidasi dan hanya mengijinkan adanya satu partai politik (single party). Pada tahun 1961, Sultan Hasan II menggantikan Sang Ayah. Pemimpin ini membentuk suatu institusi baru dimana adanya pembagian pemerintahan menjadi tiga yaitu eksekutif, Legislatif dan yudikatif. Eksekutif dipimpin oleh Sultan sendiri, legislatif terdiri dari dua dewan (Bicameral) dan yudikatif yang berdiri sendiri. Pada tahun 1963 dilaksanakan pemilihan umum legislatif yang pertama. Namun demikian, Sultan masih memegang kekuasaan yang kuat terhadap legislatif dan yudikatif. Selanjutnya, Sultan Hasan II digantikan oleh Sultan Muhamad VI pada tahun 1999 sampai saat ini.Budaya Politik : Islam telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap budaya politik masyarakat Maroko sejak lama. Masih bertahannya Dinasti Alaoute sampai saat ini menjadi bukti kuatnya pengaruh Islam. Nilai-nilai Islam juga dapat terlihat dengan masih diterapkannya hukum shari’ah di negara ini. Walaupun, nilai-nilai demokratis mulai diterapkan oleh masyarakat Maroko namun hal ini tidak dapat sepenuhnya dapat mengubah budaya politik Islam yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Maroko. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu.
Sistem Pemerintahan dan Sistem Politik
Maroko menerapkan sistem pemerintahan Monarki Konstitusional dimana pemerintahannya dibagi menjadi tiga cabang yaitu eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Konstitusi pertama yang berlaku di Maroko konstitusi tahun 1962 yang kemudian mengalami revisi pada tahun 1970, 1972, 1992 dan terakhir 1996. Konstitusi tahun 1996 ini mencakup pembagian kekuasaan legislatif menjadi bikameral.
Kekuasaan Eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, Perdana Menteri ditetapkan melalui pemilihan yang kemudian disetujui oleh Raja. Raja juga membentuk suatu kabinet atas rekomendasi Perdana Menteri dan mengetuai Dewan Menteri. Selain itu, Raja memiliki kekuasaan untuk memberhentikan Menteri, membubarkan Parlemen, mengadakan pemilihan, dan menurun isu. Raja juga menjadi Kepala Angkatan Militer, Kepala tertinggi dewan pengadilan, dan Pemimpin tertinggi agama[13]. Berdasarkan Konstitusi tahun 1996, kekuasaan legislatif dibagi menjadi dua yaitu Chamber of Representative (Lower House) dan Chamber of Counselor (Upper House). Chamber of Representative beranggotakan 275 orang yang dipilih secara langsung setiap enam tahun sekali. Sedangkan, Chamber of Counselor beranggotakan 270 anggota yang dipilih secara tidak langsung oleh dewan lokal, organisasi dan serikat pekerja. Masa Kerja Konselor ini Sembilan tahun namun 1/3 dari anggota setiap tiga tahun sekali[14].
Kekuasaan Yudikatif dibawah Supreme Court. Sistem Common Law di Maroko dibagi menjadi empat level yaitu Pengadilan distrik dan komunal, Court of First Instance, Appeal Court, dan Supreme Court. Supreme Court memiliki lima bagian yaitu konstitusional, hukum pidana, administratif , sosial dan sipil. Bagian Konstitutif bertugas untuk memeriksa tindakan legislatif. Supreme Court dikepalai oleh Raja yang ditetapkan sebagai juri supreme court. Pengadilan lainnya meliputi pengadilan administratif, pengadilan komersial dan pengadilan militer. Sistem hukum yang berlaku di Maroko merupakan kombinasi dari hukum Islam (syariah) dan Civil Law Prancis dan Spanyol. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Konstitusi tahun 1996 dimana pengadilan merupakan suatu lembaga yang independen, pada kenyataannya, otonomi lembaga pengadilan ini dirusak oleh adanya korupsi dan pengaruh dari pihak eksekutif[15].
Secara administratif, Maroko dibagi menjadi 16 wilayah bagian, tiga diantaranya termasuk wilayah konflik. Keenambelas wilayah tersebut dibagi menjadi 41 provinsi dan 25 daerah administratif. Masing-masing wilayah bagian tersebut dipimpin oleh Wali atau gubernur yang disetujui oleh Raja dan Dewan Regional. Masing-masing provinsi memiliki pemerintahan tersendiri yang disebut juga dengan Pemerintahan Lokal. Pemerintah Lokal ini mendapatkan amanat dari pemerintah pusat untuk menangani pelayanan publik dan investasi yang masuk di provinsi masing-masing. Setiap kotamadya memiliki dewan kota tersendiri yang mana bertugas untuk mengurusi pelayanan publik seperti kesehatan dan keamanan. Namun, untuk menangani urusan pajak dan budget masih ditangani oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak sepenuhnya memberikan otonomi pada pemerintah daerah[16].
Sistem Politik yang diterapkan di negara ini yaitu demokrasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Raja Hassan II bahwa Maroko akan menjadi sebuah negara “constitutional, democratic and social” [17]. Dalam hal ini, pemerintah Maroko berupaya untuk menerapakan nilai-nilai demokratis dalam pemerintahannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemilihan umum untuk legislatif dan Perdana Menteri. Kebebasan untuk berpendapat menjadikan perpolitikan Maroko diwarnai dengan adanya multipartai yaitu Istiqlal yang merupakan partai nationalis, Parti de la Justice et du developpement (PJD) sebagai Partai Islam Moderat, Mouvement Populaire (MP) mewakili masyarakat traditional/Berber, Rassemblement National des Independents (RNI) mewakili kelompok kepentingan (business), dan Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) mewakili sosialis.[18] Walaupun demikian, Raja masih memiliki kekuasaan yang kuat dalam pemerintahan baik eksekutif, menjadi juri pada Supreme Court yang seharusnya independen dan Perdana Menteri yang terpilih harus mendapatkan persetujuan dari Raja. Pada perkembangannya, Raja Muhamad VI berupaya untuk mengurangi kekuasaan Raja sebagaimana yang diinginkan oleh rakyat Maroko. Isu Kontemporer : Konflik Wilayah West Sahara
Maroko belum dapat sepenuhnya menguasai wilayah West Sahara sebagaimana hasil Perjanjian Madrid antara Maroko, Spanyol dan Mauritania pada tahun 1975. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya konflik antara Maroko dan Gerakan Polesario yang didukung oleh Aljazair. Konflik ini belum dapat diselesaikan walaupun telah diadakan beberapa kali negosiasi diantara kedua pihak. Keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik ini seperti PBB juga belum menunjukkan hasil yang positif untuk dapat menyelesaikan konflik ini secara damai. 
Wilayah West Sahara merupakan salah satu koloni Spanyol sejak tahun 1884. Wilayah seluas 266.00 km2 ini kaya akan fosfat dan dipercaya juga memiliki kandungan minyak yang besar di pesisir pantai [19]. Suku nomaden Sahara yang dikenal sebagai suku Sahrawi merupakan penghuni wilayah ini. Sejak kemerdekaan Maroko pada tahun 1956, pengaruh Spanyol semakin berkurang di wilayah Afrika Utara. Wilayah West Sahara menjadi wilayah konflik antara Maroko dan Mauritania. Namun, konflik ini terselesaikan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Madrid antara Spanyol, Maroko, dan Mauritania dimana Maroko menguasai 2/3 wilayah West Sahara sedangkan Mauritania menguasai 1/3 wilayah selatan West Sahara[20].
Gerakan Polesario dibentuk tanggal 10 Mei 1973 sebagai satu-satunya representasi dari suku Sahrawi untuk memperoleh kemerdekaan dari Maroko. Pada tahun 1975, Spanyol membawa kasus ini ke PBB dan hasilnya diadakan referendum dimana masyarakat di West Sahara ini memilih untuk merdeka atau berintegrasi dengan Maroko. Pada tahun yang sama terjadi “Green March” yang dilakukan oleh masyarakat Maroko untuk mendukung integrasi West Sahara ke dalam wilayah Maroko. Hasil referendum dimana masyarakat West Sahara memilih untuk merdeka ditolak oleh Maroko. Selanjutnya kasus ini dibawa ke International Court of Justice (ICJ) dengan alasan adanya pertalian antara Maroko dan suku-suku di West Sahara sehingga PBB dianggap tidak dapat ikut campur dalam urusan ini. Sehingga Spanyol (kolonial) berusaha untuk menyelesaikan konflik ini melalui Perjanjian Madrid yang telah dijelaskan sebelumnya[21].
Pada tanggal 27 Februari 1976, Gerakan Polesario memproklamirkan berdirinya Sahrawi Arabic Democratic Republic (SADR). SADR berhasil mendapatkan pengakuan dari 82 negara dan juga Uni Afrika sedangkan Maroko mendapatkan dukungan dari beberapa negara Afrika dan sebagaian besar negara yang Timur Tengah dan Liga Arab[22]. Selain itu, Keberhasilan gerakan Polesario melakukan negosiasi dengan Mauritania menjadikan 1/3 wilayah West Sahara berhasil dikuasai oleh gerakan ini. Namun, Maroko berupaya untuk menguasai wilayah tersebut dan berhasil menguasainya pada tahun 1979. Hal ini menyebabkan Suku Sahrawi mengungsi ke Aljazair dan menjadikan kota Tindouf sebagai markas Gerakan Polesario. Sejak tahun 1976 sampai tahun 1991 terjadi perang gerilya antara kedua belah pihak.
Berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara Maroko-Gerakan Polesario diantaranya yaitu pada tahun 1991 pengiriman Minurso (Mission des Nations Unies pour l'Organisation) oleh PBB bertujuan untuk mengawasi gencatan senjata yang terjadi sampai sekarang, penutupan referendum yang dilakukan oleh PBB untuk menentukan wilayah West Sahara, Baker Plan pada tahun 2001 dan negosiasi antara Maroko-Gerakan Polesario tahun 2007-2008 namun semua usaha tersebut gagal menemukan penyelesaian. Pada tahun 2010, terjadi kontak antara militer Maroko dan para pemprotes di Laayoune yang mengakibatkan beberapa orang pemprotes tewas[23].
Kepentingan masing-masing pihak akan wilayah West Sahara tidak dapat begitu saja dihindarkan dalam penyelesaian konflik ini. Begitu pula dengan keberadaan masyarakat yang menempati wilayah ini juga tidak dapat diabaikan. Kedua belah pihak baik Maroko maupun Gerakan Polesario yang menganggap dirinya sebagai penguasa yang berhak menguasai wilayah ini seharusnya lebih melindungi masyarakat di wilayah tersebut bukan justru menjadikannya sebagai medan pertempuran yang menjadikan mereka korban.
Referensi :
Anonymous, 2011, West Sahara Profile, dari http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14115273 diakses tanggal 9 november 2011
CIA, 2011, Afrika : West Sahara, dari https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wi.html diakses tanggal 06 November 2011
Foreign & Commonwealth Office. Middle East and North Africa : Morocco diakses tanggal 21 Oktober 2011 dari http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/country-profile/middle-east-north-africa/morocco?profile=all
Library of Kongress. 2006. Country Profile : Morocco, May 2006. diakses tanggal 21 oktober 2011 dari http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Morocco.pdf
Maroko Embassy in London, 2011, Kingdom of Morocco : The history http://www.moroccanembassylondon.org.uk/en/MorHis.html diakses tanggal 26 Oktober 2011
[1]Library of Kongress. 2006. Country Profile : Morocco, May 2006. diakses tanggal 21 oktober 2011 dari http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Morocco.pdf
[2] ibid
[3] ibid
[4] Maroko Embassy in London, 2011, Kingdom of Morocco : The history http://www.moroccanembassylondon.org.uk/en/MorHis.html diakses tanggal 26 Oktober 2011
[5] Library of Congress, Country Profile : Morocco, dari http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Morocco.pdf diakses tanggal 21 Oktober 2011
[6] ibid
[7] Library of Congress, Country Profile : Morocco, dari http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Morocco.pdf diakses tanggal 21 Oktober 2011
[8] Maroko Embassy in London, 2011, Kingdom of Morocco : The history http://www.moroccanembassylondon.org.uk/en/MorHis.html diakses tanggal 26 Oktober 2011
[9] Library of Congress, Country Profile : Morocco, dari http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Morocco.pdf diakses tanggal 21 Oktober 2011
[10] Maroko Embassy in London, 2011, Kingdom of Morocco : The history http://www.moroccanembassylondon.org.uk/en/MorHis.html diakses tanggal 26 Oktober 2011
[11] ibid
[12] Library of Congress, Country Profile : Morocco, dari http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Morocco.pdf diakses tanggal 21 Oktober 2011
[13] Ibid
[14] ibid
[15] ibid
[16] ibid
[17] Middle East Research and Information Project, 2011, Weighing Morocco's New Constitution dari http://www.merip.org/mero/mero070511 diakses tanggal 09 November 2011
[18] Foreign & Commonwealth Office. Middle East and North Africa : Morocco diakses tanggal 21 Oktober 2011 dari http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/country-profile/middle-east-north-africa/morocco?profile=all
[19] Anonymous, 2011, West Sahara Profile, dari http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14115273 diakses tanggal 9 november 2011
[20] ibid
[21] Library of Congress, Country Profile : Morocco, dari http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Morocco.pdf diakses tanggal 21 Oktober 2011
[22] CIA, 2011, Afrika : West Sahara, dari https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wi.html diakses tanggal 06 November 2011
[23] Anonymous, 2011, West Sahara Profile, dari http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14115273 diakses tanggal 09 November 2011
